BAB
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang.
Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk
Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja
asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang
terpadat kedua di dunia setelah Monako. A.T. Kearney menyebut Singapura
sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006.
Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam
dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia
Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha
pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana
bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng
Swee membentuk
ekonomi Singapura saat ini.
Economist
Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat
satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura
memiliki cadangan devisa
terbesar kesembilan
di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju.
Setelah PDB-nya berkurang -6.8% pada kuartal ke-4 tahun 2009, Singapura
mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB
17.9% pada pertengahan pertama 2010.
Kemudian, tentang kebijakan perekonomian dan pembangunan
singapura adalah pokok pembicaraan dalam makalah ini dimana penjabarannya
sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian di kawasan asia pasifik kemudian
hubungannya dengan Indonesia dari segi ekonomi.
Politik pembangunan Singapura
Singapura tumbuh
menjadi negara maju di kawasan yang sedang berkembang banyak mendapat tantangan
dari segi politik maupun ekonomi. Tantangan ini muncul dari tingkat domestik
dan tingkat eksternal. Pada tingkatan domestik banyak masalah politik dan
sosial yang harus dihadapi baik dari awal kemerdekaan hingga pada saat ini.
Sedangkan pada tingkat eksternal, kondisi ekonomi politik luar negeri
berpenaruh kedalam perekonomian negara Singapura. Hal ini dapat terlihat dari
beberapa fenomena resesi dalam proses pembangunan Singapura. Antara lain krisis
tahun 1973,1985, dan krisis Asia 1997. Pada tahun 1997 krisis keuangan di Asia
dipicu oleh kejatuhan nilai tukar mata uang Bath dan memberikan efek Domino
terhadap kejatuhan mata uang lainnya di Asia Tenggara seperti Indonesia,
Malaysia, Filiphina dan juga Singapura. Singapura adalah bagian dari jaringan
keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara.
Perekonomian
Singapura saat ini tidak bisa terlepas dari bagaimana ia melakukan liberalisasi
dari sejak merdeka hingga saat ini. Karena hubungan ekonomi yang erat tersebut,
krisis sosial 1997 membuat pertumbuhan ekonomi Singapura sempat terhambat.
Krisis pada tahun 1997 sebenarnya pernah dihadapi oleh Singapura pada tahun
1985. Sehingga pada saat menghadapi krisis 1997 Singapura sudah mempunyai
persiapan tertentu seperti hutang luar negeri yang rendah, tingkat tabungan
yang tinggi, besarnya tingkat cadangan devisa, tingginya aliran Foreign
direct Investment (FDI), dan rendahnya tingkat inflasi. Kemampuan
pemerintah untuk menjaga lingkungan politik yang stabil menjadi salah satu
faktor penahan dampak krisis. Posisi PAP yang berkuasa sejak tahun 1995 hingga
sekarang menunjukkan betapa dominannya partai ini. PAP yang kuat dapat
memberikan kondisi politik yang stabil. Sehingga pemerintah Singapura dapat
mengatur strategi untuk menanggulangi guncangan ekonomi lebih mudah. Berjalan
atau tidaknya kebijakan ekonomi Singapura ditentukan oleh latar belakang
politik dalam negeri yang stabil. Untuk itu PAP berusaha mempertahankan
kedudukan dominannya di parlemen dan badan eksekutif sejak tahun 1965.
Kemampuan politik PAP ditunjukkan dengan mengalahkan Barisan Sosialis (BS)
tahun 1965, kemudian Worker’s Party (WP) pada pemilu-pemilu berikutnya.
Liberalisasi
kebijakan ekonomi adalah bagian dari strategi pembanguan Singapura. Pemerintah
menjalankan strategi pembangunan yang berorientasi internasional dan melakukan
keterbukaan ekonomi. Proses liberalisasi ditujukan pada tahapan-tahapan
perubahan orientasi kebijakan pembangunan. Misalnya pada tahap awal pembangunan
beberapa tahun setelah merdeka, pemerintah Singapura mengubah orientasi
kebijakan dari industri subtitusi impor ke industri ekspor (1963-1966).
Selanjutnya pembangunan ekonomi dikembangkan kearah pembangunan sector
manufaktur, teknologi dan jasa.
Singapura dikenal
sebagai negara yang sifatnya Very Open Re-Export Economy (VORE). Ini
sebabnya liberalisasi perdagangan telah dilakukan sejak awal untuk
kebutuhan-kebutuhan ekspor ulang.8 Pada tahun 1967 Singapura sudah mulai mengurangi
kuota, digantikan dengan tarif untuk melindungi industri-industri baru dalam
negeri. Walaupun tarif pada saat ini dianggap sebagai tarif tertinggi Singapura
dari seluruh tahap pembangunan, tetapi tarif Singapura dianggap rendah pada
saat itu. Kemudian jumlah quota mulai dikurangi pada tahun 1973, dan
jumlah tarif yang diturunkan secara cepat. Sehubungan dengan adanya
ASEAN prefenrential Tarif Arrangement (PTA)pada tahun 1978, Singapura
semakin mempercepat proses liberalisasi perdagangan. Pada tahun 1994
hampir semua tarif berada dibawah 5%, kecuali untuk komoditas yang sangat
dibatasi yaitu kendaraan motor. Menjelang tahun 1998 hingga tahun 2000
hampir semua komoditi import tidak kenai tarif atau tarifnya nol.
Pemerintah Singapura
juga berupaya untuk meningkatkan layanan institusi finansialnya agar berstandar
internasional. 11 Misalnya 1971, Bank Sentral Singapura atau Monetary
Authority of Singapore (MAS) melonggarkan batasan-batasan terhadap ijin
masuk bank-bank asing ke Singapura. Kemudian pada tahun 1978, MAS
meliberalisasikan penukaran dollar Singapura (S$) terhadap mata uang lainnya.
Dengan demikian baik warga Singapura maupun warga asing barhak membawa dana
dalam bentuk dollar singapura ke luar maupun ke dalam. Walaupun transaksi masih
dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank sentral. Sejak kebijakan tersebut mata uang
Singapura menjadi Hard Currency. Pelaku pelaku pasar dapat membeli atau menjual
dollar Singapura di pasar devisa (foreign exchange).
Bagaimanapun
liberalisasi ekonomi juga dapat merusak stabilitas domestic lewat pergerakan
modal yang cepat. Menyadari hal ini pemerintah singapura menyiapkan
langkah yang lebih hati-hati dalam melakukan liberalisasi. Untuk program
liberalisasi finansial, pemerintah Singapura selalu mengadakan batasanbatasan
tertentu terhadap pergerakan modalnya agar tidak mengganggu ekonomi domestik.
Salah satu contoh pembatasan ini adalah prinsip Non-Internasionalisasi
dollar singapura. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak fluktuasi
dari nilai tukar mata uangnya terhadap kestabilan ekonomi. Prinsip tersebut
juga digunakan bank sentral untuk memonitor keluar masuknya dollar Singapura.
Alasan utamanya adalah jika cadangan devisa lari dari Singapura dalam jumlah
besar bisa mengakibatkan resesi ekonomi.
Lingkungan eksternal
yaitu lingkungan internasional dan kawasan Asia Tenggara merupakan penunjang
proses pembangunan dan perjalanan liberalisasi Singapura menjadi negara maju.
Kawasan Asia Tenggara menjadi tempat untuk memajukan perekonomian domestik.
Dapat dikatakan kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang potensial bagi
kemajuan industrial lokal Singapura. Menyadari ini pemerintah mengadakan
program regionalisasi tahun 1990-an awal bagi industri-industrinya.
Kebutuhan industri
ini memotivasi Singapura untuk secara aktif ikut terlibat dalam
kerjasama-kerjasama multilateral regional. Begitu pula dalam kerjasama
liberalisasi ekonomi global seperti General Agreement on tarif and trade (
GATT ). Sebagai negara yang mengutamakan perdagangan bebas, Singapura mempunyai
kepentingan-kepentingan sektoral yang perlu dicapai dalam kerjasama global
untuk liberalisasi. Kerjasama liberalisasi global ini salah satunya dapat
menjamin akses pasar bagi industri Singapura ke negara-negara maju. Proses
liberalisasi kebijakan-kebijakan Singapura tidak bisa dipisahkan dari
pertumbuhan dan periodesasi pembangunannya. Sejak tahun 1959 Singapura
memperoleh kemampuan politik dari pemerintah inggris untuk memerintah sendiri.
Pada saat ini People Action Party (PAP) memenangkan kekuasaan politik
untuk menentukan strategi apa yang harus dijalankan pada wilayah Singapura.
Pada awalnya ini sudah mempunyai sejarah menjadi pelabuhan perdagangan. Kondisi
sosial saat ini meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perumahan
yang tidak layak huni, rendahnya fasilitas kesehatan, dan tingginya tingkat
pengangguran. Kegiatan ekonomi saat ini meliputi perbankan, pengapalan
regional, pemuatan transportasi dan beberapa kegiatan industri pengolahan
menengah. Melihat kondisi sosial yang buruk ini PAP tidak mempunyai pilihan
lain selain melihat industrialisasi sebagai jalan untuk meningkatkan pekerjaan.
Singapura secara
resmi bergabung dengan federasi malaysia tahun 1963. Lee Kuan Yew dari PAP
melihat pilihan untuk bergabung dengan federasi Malaysia adalah sebuah pilihan
agar Singapura dapat mengembangkan pasar melalui penyatuan ekonomi dan politik.
Cara ini selain dapat memberikan keamanan politik dikawasan juga memberikan
dukungan secara ekonomi bagi Singapura.
Pertumbuhan industri
Singapura yang sifatnya subtitusi impor pada masa ini banyak dipengaruhi oleh
pemikiran ekonomi politik internasional sebelum kemunculan pandangan
neoliberalisme. Setelah Singapura melepaskan diri dari federasi malaysia pada
tahun 1965, Singapura barulah mengubah strategi pembangunan yang bersifat
keluar dan berorientasi ekspor.
B. Tujuan Penulisan
1.
Agar Lebih memahami tentang pengertian kebijakan fiscal dan kebijakan moneter
2.
Agar menambah wawasan kita tentang kebijakan ekonomi moneter dan fiscal di
Negara lain khususnya Singapura
3.
Dan mempermudah pembaca mengetahui apa hubungan kebijakan moneter dan
kebijakan fiscal dalam perekonomian
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
1. Kebijakan Ekonomi Moneter
Kebijakan moneter pada
dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat
diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan
stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh
sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah
upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai
tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan
antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali,
tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi
barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak
terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum,
intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank
untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Jenis-jenis
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu:
- Kebijakan moneter ekspansif (Monetary
expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah
jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran
dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat
perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga
kebijakan moneter longgar (easy money policy)
- Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary
contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight
money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan
moneter, yaitu antara lain :
- Operasi Pasar Terbuka (Open
Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
- Fasilitas Diskonto (Discount
Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah
uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke
bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
- Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah
uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan
rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
- Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku
ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
2. Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang
beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat
memengaruhi variabel-variabel berikut:
- Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- Pola
persebaran sumber daya
- Distribusi
pendapatan
Pemerintah menjalankan
kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian
atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha
mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan
melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat
pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi
tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi
penghasilan nasional.
Tujuan kebijakan fiscal
Kebijakan fiskal mempunyai
beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan
kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal
(luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi.
Alat kebijakan fiscal
Untuk mewujudkan tujuan
kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain
pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
3.
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan
Kebijakan Moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh
dalam kegiatan perekonomian. Masing–masing variabel kebijakan tersebut,
kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan
pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam
kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan
perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor
rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia
internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi
masing– masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis
global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana
ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap
perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin
suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga
sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu
justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas,
sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal.
B. Kebijakan Ekonomi Moneter di
Singapura
Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang
secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepôt. Bersama Hong Kong, Korea
Selatan dan Taiwan,
Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia.
Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya
di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi
sektor elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu
biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer
dunia.
Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling
terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap
sebagai negara paling ramah bisnis di dunia,Ratusan ribu ekspatriat asing
bekerja di Singapura di berbagai perusahaan
multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual
asing.
Singapura memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa (GST) dengan
nilai awal 3% pada 1 April 1994 yang menambah pendapatan pemerintah hingga
S$1,6 miliar (US$1 miliar, €800 juta) dan menyeimbangkan keuangan pemerintah.
Nilai GST ditingkatkan menjadi 4% pada 2003, 5% pada 2004, dan 7% pada 1 Juli
2007
Singapura
Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat
Singapura, (Analisa). Bank Sentral Singapura diperkirakan akan tetap
mempertahankan kebijakan moneter yang ketat demi menjaga tekanan inflasi,
sementara ekonomi mungkin mempertahankan laju pertumbuhan tahunan yang solid
pada kuartal pertama. Porkas dari 12 analis menunjukkan Otoritas Moneter
Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan dengan membiarkan dolar Singapura
menguat secara sederhana dan bertahap.
Para ekonom
memperkirakan MAS tetap waspada atas potensi tekanan inflasi yang bersumber
dari pasar tenaga kerja yang ketat, yang sebagian merupakan hasil daripada
upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan
terhadap tenaga kerja asing. “Risiko bagi perekonomian di Singapura lebih
kepada inflasi dibandingkan pertumbuhan. Saya pikir itulah yang akan membuat
MAS menahan kebijakan,” jelas Kepala Riset Asia untuk ING,
Bank sentral Singapura menyatakan
tidak merubah kebijakan moneternya di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi
dan meningkatnya kekhawatiran tentang tekanan inflasi.
Keputusan ini sendiri sudah sesuai
dengan perkiraan para ekonom. Otoritas Moneter Singapura mengatakan akan
mempertahankan tren yang ada saat ini, dengan tidak ada perubahan kebijakan.
Bank Sentral Singapura optimis
kebijakan yang ada saat ini sudah tepat dan akan terus mewaspadai perkembangan
lingkungan eksternal dan siap untuk mengekang volatilitas mata uang yang
berlebihan.
Selain itu, bank sentral juga
menurunkan proyeksi inflasi untuk tahun 2014 menjadi 1,5-2,5 persen dari 2-3
persen. Hal ini mencerminkan lemahnya prospek inflasi selama sisa tahun ini .
Tekanan upah tenaga kerja diprediksi
tidak akan berubah dan perusahaan-perusahaan cenderung untuk memenuhi biaya
bisnis untuk menekan harga konsumen.
Meskipun demikian, bank sentral
memperkiraan untuk inflasi inti yang tidak termasuk sektor transportasi jalan
pribadi dan biaya akomodasi, tidak berubah pada posisi 2-3 persen.
Data yang dirilis oleh Departemen
Perdagangan dan Industri Singapura menunjukkan bahwa ekonomi negara itu tumbuh
hanya 0,1 persen pada pada tiga bulan pertama tahun 2014. Jumlah ini menurun
tajam dari kenaikan 6,1 persen yang terlihat pada kuartal keempat tahun lalu.
Meskipun ekonomi nyaris tidak
meningkat pada kuartal pertama, namun pemulihan permintaan barang secara global
terus menunjukkan pertumbuhan yang solid selama sisa tahun ini.
Didorong oleh rebound tajam dalam
output manufaktur biomedis dan pertumbuhan kuat dalam output bahan kimia,
sektor manufaktur Singapura melonjak 8 persen pada kuartal pertama setelah
berkembang 7 persen pada kuartal keempat.
Demikian pula, pertumbuhan sektor konstruksi
yang naik menjadi 6,5 persen dari 4,8 persen. Namun, pertumbuhan dalam layanan
produksi industri melambat menjadi 4,7 persen karena lemahnya pertumbuhan pada
sektor perdagangan, keuangan dan asuransi, serta grosir dan eceran.
Singapur
belum akan melonggarkan kebijakan moneter
SINGAPURA. Bank sentral Singapura
secara tidak terduga menahan diri dalam melonggarkan kebijakan moneternya,
meskipun perekonomian Negeri Merlion tersebut terkontraksi pada kuartal lalu.
Berdasarkan data yang dirilis
Kementrian Perdagangan Singapura, hari ini (12/10), Produk Domestik Bruto
Singapura turun 1,5% dalam tiga bulan pertama hingga September dibanding
kuartal sebelumnya. Sementara, 16 ekonom yang disurvei Bloomberg meramal
kontraksi sebesar 1,6%.
Bank sentral yang biasa
menggunakan mata uang untuk menjaga inflasi menegaskan, pihaknya akan tetap
menahan apresiasi bertahap atas dollar.
Singapura bergabung dengan
negara-negara Asia lainnya dari China hingga India untuk membatasi kebijakan
stimulus dengan alasan menjaga inflasi meskipun kebijakan penghematan di
kawasan Eropa turut memukul perekonomian dunia, tak terkecuali Singapura.
"Penentu kebijakan saat ini
tengah berada di persimpangan, di mana tingkat inflasi mulai naik, sementara di
sisi lain, ada risiko penurunan dari perekonomian eksternal," jelas Vishnu
Varathan, ekonom Mizuho Corporate Bank Ltd.
Pasca pengumuman ini, dollar
Singapura menguat 0,4% menjadi S$ 1,2217 per dollar pada pukul 08.37 waktu
Singapura. Sepanjang tahun ini, dollar Singapura sudah melonjak sekitar 6%. Ini
menjadikan dollar Singapura sebagai salah satu mata uang dengan performa terbaik
dari 11 mata uang di Asia.
Perangi Deflasi,
Singapura Picu "Perang Mata Uang"
Ipotnews – Otoritas Moneter
Singapura menyatakan akan memperlambat kenaikan nilai tukar dolar Singapura
terhadap mata uang lain, sekaligus membuatnya sebagai negara terbaru yang
memperlonggar kebijakan moneternya dengan alasan melambatnya inflasi di seluruh
dunia dan suramnya prospek pertumbuhan.
"Laju inflasi yang melorot
secara global, membuat panik bank sentral bahkan mendorong untuk bertindak
melebihi prediksi pesimistik para analis," ungkap Bank of America Merrill
Lynch dalam catatannya kepada klien, yang dikutip Bloomberg, (28/1).
Lambatnya pertumbuhan China
inflasi rendah di zona euro dan anjloknya harga minyak mentah menambah
permasalahan global, memaksa bank sentral Kanada hingga India dan Turki untuk
memangkas suku bunga tahun ini demi menggenjot perekonomiannya. Pekan lalu Bank
Sentral Eropa (ECB) memperpanjang kebijakan moneter luar biasa yang ditujukan
untuk mendorong belanja dan investasi.
Langkah Singapura untuk menahan
laju dolarnya - yang tak banyak diperkirakan oleh pasar dan ekonom - dilakukan
dengan menurunkan nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 1,4 persen menjadi
S$1.3570 terhadap dolar AS. Negeri Singa itu menggunakan sistem pengelolaan
nilai tukar (managed exchange rate) - ketimbang menggunakan suku bunga -
sebagai perangkat utama kebijakan moneternya. Pelemahan mata uang berarti meningkatkan
biaya impor, menggenjot inflasi dan membantu ekspor menjadi lebih kompetitif.
Dalam pernyataannya, Otoritas
Moneter Singapura memaparkan bahwa alasan utama kebijakan tersebut adalah
penurunan harga minyak global. Penurunan tajam harga minyak seharusnya membantu
negara-negara pengimpor minyak dalam jangka panjang, dengan memangkas biaya
bisnis dan konsumen. Namun dalam jangka pendek, Otoritas Moneter
mengkhawatirkan bahwa harga yang lebih rendah akan menyebabkan siklus deflasi
yang akan menurunkan prospek pertumbuhan, seperti apa yang terjadi di Jepang
selama 15 tahun terakhir. Otoritas Moneter berpendapat, "kecil
kemungkinannya" harga minyak akan melambung kembali pada tahun ini.
Sejumlah ekonom
mengekspektasikan bank sentral lain sekawasan akan juga akan memangkas suku
bunganya lebih rendah lagi dalam sebulan ke depan. Ketika China memangkas suku
bunga pada November lalu, Korea Selatan dua kali memangkas bunga pinjaman pada
tahun lalu. Jepang juga memperpanjang program pembelian aset secara masif yang
ditujukan untuk pelonggaran moneter.
Meskipun Thailand dan Singapura
mempertahankan suku bunganya dalam rapat hari ini (Rabu,28/1). Banyak ekonom
memperkirakan bank sentral Malaysia juga akan memangkas suku bunga pada tahun
ini. Analis lain berpendapat, Thailand juga harus melonggarkan kebijakan
moneternya lantaran pelemahan ekspor dan berkurangnya permintaan domestik.
Meningkatnya upaya menggenjot
perekonomian melalui pelonggaran kebijakan meoneter memicu perlombaan devaluasi
mata uang di Asia, dimana banyak negara sangat bergantung pada ekspor.
Meskipun kebijakan pelonggaran
moneter kian banyak digulirkan, Morgan Stanley berpendapat otoritas Asia perlu
lebih agresif karena jika disesuaikan dengan tingkat inflasi, tingkat suku
bunga yang berlaku masih tetap tinggi. Tingginya suku bunga riil mempersulit
pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempersulit
perusahaan dan rumah tangga untuk membayar utang yang sudah terlanjur tumbuh
tinggi sejak krisis global 2008.
C. Kebijakan Ekonomi
Fiskal di Singapura
Pemerintah Singapura telah mengumumkan
kebijakan fiskal yang baru yang menaikkan tarif pajak penghasilan warga
menengah keatas dan menetapkan potongan dan batas rebat pajak bagi
semua wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu warganya yang
berpenghasilan menengah kebawah.
Selain itu kenaikan tarif pajak
penghasilan ini merupakan kenaikan pertama dalam tarif pajak penghasilan
tertinggi dalam 30 tahun. Dan pemerintah akan menggunakan peningkatan
penerimaan pajak ini untuk mendanai belanja sosial dan infrastruktur
tambahan dalam jangka panjang.
Tarif pajak akan dinaikkan 5 persen
dari penghasilan, bagi yang mendapatkan setidaknya $ 160.000 per tahun hingga
yang berpenghasilan tinggi, seperti yang disampaikan Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Keuangan Tharman Shanmugaratnam dalam Laporan Anggaran Pemerintah
Singapura tahun 2015 yang dikutip dari straitstimes.com.
Bagi warga yang berpenghasilan tinggi
yaitu yang berpenghasilan $ 320.000 per tahun, tarif pajak penghasilan tambahan
akan naik sebesar 2 persen menjadi 22 persen dari 20 persen saat ini. Kebijakan
ini akan berlaku mulai dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2016, dan
yang akan dibayarkan pada tahun 2017.
Untuk warga yang menghasilkan $
250.000 setahun, tarif pajak efektif nya (membagi total pajak dengan total
penghasilan kena pajak) akan meningkat dari 8,3 persen menjadi 8,5 persen,
dengan pajak yang harus dibayar sebesar $ 400.
Untuk penghasilan tinggi dengan
pendapatan $ 800.000 akan mendapatkan peningkatan tarif pajak dari 16,0 persen
menjadi 17,4 persen, dengan pajak yang harus dibayar sekitar $ 11.000.
Dan untuk penghasilan sebesar $ 1,5 juta akan mendapat kenaikan tarif
pajak dari 17,9 persen menjadi 19,5 persen dengan pembayaran pajak sekitar
$ 25.000.
Mengenai kebijakan rebat pajak
penghasilan yang baru, semua wajib pajak akan menikmati ketentuan yang
sama untuk pembayaran rebat pajak yaitu sebesar 50 persen yang dibatasi
hingga $ 1.000 untuk pendapatan yang diperoleh pada tahun 2014 dan
akan dibayarkan pada tahun 2015. Dan sekitar 1,5 juta wajib pajak akan
mendapatkan keuntungan dari rebate, yang akan diambil dari kas negara sekitar $
717.000.000.
Apa yang dilakukan pemerintah
Singapura hampir sama dengan yang dilakukan pemerintah indonesia yang juga
menaikkan tarif pajak, namun menurut APBN-P 2015 pemerintah menaikkan rasio
penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) tahun ini
ditetapkan 13,57 persen yang naik ketimbang tahun lalu sebesar 12 persen
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan moneter di
Negara Singapura dilakukan berbagai cara seperti halnya di Negara lain
dengan menahan
inflasi, mencapai pekerja penuh
atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang
beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Kebijakan
fiscal para pemerintah Singapura berusaha mengarahkan jalannya perekonomian
menuju keadaan yang diinginkannya, agar dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi penghasilan
nasional.
B. Daftar Pustaka
