MAKALAH EKONOMI

KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DAN FISKAL DI NEGARA SINGAPURA

                                      NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

                                      1. RISKA RUSTIANI

                                      2. RIZKI FAUZI

                                      3. SEPTIA WULANDARI

                                      4. SHANDY FADILLAH

                                      5. SITI NURALIYA

                                      6. SYIFA FAUZIA

                                      7. VELIA NUARI

                                      8. YUDI SOMANTRI

SMA NEGERI 1 CILILIN

TAHUN AJARAN 2014/2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan bimbingan dan pertolongannya sehingga dalam penulisan Makalah ini bisa berjalan dengan lancar.

Penulisan Makalah ini dimaksudkan oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengisi nilai pelajaran Ekonomi Semester II Kelas XI Tahun Ajaran 2014/2015. Di samping itu, Makalah ini juga berfungsi sebagai penambah wawasan khususnya bagi kami penyusun dan umumnya bagi pembaca dalam kaitannya dengan topik Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal di Negara Singapura.

Di sisi lain, penulis mengajak kepada para pembaca agar dapat memahami dan mendalami masalah topik di atas, agar nantinya apabila ada masalah atau soal-soal seputar topik di atas dapat memecahkannya dengan bantuan Makalah ini.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kontribusi berbagai pihak yaitu:

1.            Guru pembimbing mata pelajaran ekonomi khusus nya.

2.            Orang tua dan teman-teman kami yang telah memberi dorongan, sehingga        kami dapat menyalesaikan Makalah ini.

3.            Dan semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian Makalah ini.

Dalam penyusunan Makalah ini, penulis menyadari akan segala kekurangannya, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi perbaikan Makalah ini. Akhir kata, semoga Makalah ini bermanfaat bagi penulis dan terutama bagi unsur-unsur yang berkepentingan.

Cililin, Februari 2015

Penyusun

 

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN………………………………………………………..i

KATA PENGANTAR……………………………………………………...ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………….iii

BAB I PENDAHULUAN

        A. Latar Belakang………………………………………………….1

        B. Tujuan Penulisan……………………………………………….5

BAB II PEMBAHASAN

        A. Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal……………………..6

                1. Kebijakan Ekonomi Moneter……………………………6

                2. Kebijakan Ekonomi Fiskal………………………………8

                3. Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Fiskal……9

        B. Kebijakan Ekonomi Moneter di Singapura………………….10

        C. Kebijakan Ekonomi Fiskal di Singapura……………………..15

BAB III PENUTUP

        A. Kesimpulan……………………………………………………..17

        B. Daftar Pustaka…………………………………………………18

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwadi Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional.Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.

Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid.  42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monako. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu.  Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini.

Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Setelah PDB-nya berkurang -6.8% pada kuartal ke-4 tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB 17.9% pada pertengahan pertama 2010.

Kemudian, tentang kebijakan perekonomian dan pembangunan singapura adalah pokok pembicaraan dalam makalah ini dimana penjabarannya sangat berkaitan dengan kegiatan perekonomian di kawasan asia pasifik kemudian hubungannya dengan Indonesia dari segi ekonomi.

Politik pembangunan Singapura

Singapura tumbuh menjadi negara maju di kawasan yang sedang berkembang banyak mendapat tantangan dari segi politik maupun ekonomi. Tantangan ini muncul dari tingkat domestik dan tingkat eksternal. Pada tingkatan domestik banyak masalah politik dan sosial yang harus dihadapi baik dari awal kemerdekaan hingga pada saat ini. Sedangkan pada tingkat eksternal, kondisi ekonomi politik luar negeri berpenaruh kedalam perekonomian negara Singapura. Hal ini dapat terlihat dari beberapa fenomena resesi dalam proses pembangunan Singapura. Antara lain krisis tahun 1973,1985, dan krisis Asia 1997. Pada tahun 1997 krisis keuangan di Asia dipicu oleh kejatuhan nilai tukar mata uang Bath dan memberikan efek Domino terhadap kejatuhan mata uang lainnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filiphina dan juga Singapura. Singapura adalah bagian dari jaringan keuangan dan perdagangan di Asia Tenggara.

Perekonomian Singapura saat ini tidak bisa terlepas dari bagaimana ia melakukan liberalisasi dari sejak merdeka hingga saat ini. Karena hubungan ekonomi yang erat tersebut, krisis sosial 1997 membuat pertumbuhan ekonomi Singapura sempat terhambat. Krisis pada tahun 1997 sebenarnya pernah dihadapi oleh Singapura pada tahun 1985. Sehingga pada saat menghadapi krisis 1997 Singapura sudah mempunyai persiapan tertentu seperti hutang luar negeri yang rendah, tingkat tabungan yang tinggi, besarnya tingkat cadangan devisa, tingginya aliran Foreign direct Investment (FDI), dan rendahnya tingkat inflasi. Kemampuan pemerintah untuk menjaga lingkungan politik yang stabil menjadi salah satu faktor penahan dampak krisis. Posisi PAP yang berkuasa sejak tahun 1995 hingga sekarang menunjukkan betapa dominannya partai ini. PAP yang kuat dapat memberikan kondisi politik yang stabil. Sehingga pemerintah Singapura dapat mengatur strategi untuk menanggulangi guncangan ekonomi lebih mudah. Berjalan atau tidaknya kebijakan ekonomi Singapura ditentukan oleh latar belakang politik dalam negeri yang stabil. Untuk itu PAP berusaha mempertahankan kedudukan dominannya di parlemen dan badan eksekutif sejak tahun 1965. Kemampuan politik PAP ditunjukkan dengan mengalahkan Barisan Sosialis (BS) tahun 1965, kemudian Worker’s Party (WP) pada pemilu-pemilu berikutnya.

Liberalisasi kebijakan ekonomi adalah bagian dari strategi pembanguan Singapura. Pemerintah menjalankan strategi pembangunan yang berorientasi internasional dan melakukan keterbukaan ekonomi. Proses liberalisasi ditujukan pada tahapan-tahapan perubahan orientasi kebijakan pembangunan. Misalnya pada tahap awal pembangunan beberapa tahun setelah merdeka, pemerintah Singapura mengubah orientasi kebijakan dari industri subtitusi impor ke industri ekspor (1963-1966). Selanjutnya pembangunan ekonomi dikembangkan kearah pembangunan sector manufaktur, teknologi dan jasa.

Singapura dikenal sebagai negara yang sifatnya Very Open Re-Export Economy (VORE). Ini sebabnya liberalisasi perdagangan telah dilakukan sejak awal untuk kebutuhan-kebutuhan ekspor ulang.8 Pada tahun 1967 Singapura sudah mulai mengurangi kuota, digantikan dengan tarif untuk melindungi industri-industri baru dalam negeri. Walaupun tarif pada saat ini dianggap sebagai tarif tertinggi Singapura dari seluruh tahap pembangunan, tetapi tarif Singapura dianggap rendah pada saat itu. Kemudian jumlah quota mulai dikurangi pada tahun 1973, dan jumlah tarif yang diturunkan secara cepat. Sehubungan dengan adanya ASEAN prefenrential Tarif Arrangement (PTA)pada tahun 1978, Singapura semakin mempercepat proses liberalisasi perdagangan. Pada tahun 1994 hampir semua tarif berada dibawah 5%, kecuali untuk komoditas yang sangat dibatasi yaitu kendaraan motor. Menjelang tahun 1998 hingga tahun 2000 hampir semua komoditi import tidak kenai tarif atau tarifnya nol.

Pemerintah Singapura juga berupaya untuk meningkatkan layanan institusi finansialnya agar berstandar internasional. 11 Misalnya 1971, Bank Sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) melonggarkan batasan-batasan terhadap ijin masuk bank-bank asing ke Singapura. Kemudian pada tahun 1978, MAS meliberalisasikan penukaran dollar Singapura (S$) terhadap mata uang lainnya. Dengan demikian baik warga Singapura maupun warga asing barhak membawa dana dalam bentuk dollar singapura ke luar maupun ke dalam. Walaupun transaksi masih dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank sentral. Sejak kebijakan tersebut mata uang Singapura menjadi Hard Currency. Pelaku pelaku pasar dapat membeli atau menjual dollar Singapura di pasar devisa (foreign exchange).

Bagaimanapun liberalisasi ekonomi juga dapat merusak stabilitas domestic lewat pergerakan modal yang cepat.  Menyadari hal ini pemerintah singapura menyiapkan langkah yang lebih hati-hati dalam melakukan liberalisasi. Untuk program liberalisasi finansial, pemerintah Singapura selalu mengadakan batasanbatasan tertentu terhadap pergerakan modalnya agar tidak mengganggu ekonomi domestik. Salah satu contoh pembatasan ini adalah prinsip Non-Internasionalisasi dollar singapura.  Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak fluktuasi dari nilai tukar mata uangnya terhadap kestabilan ekonomi. Prinsip tersebut juga digunakan bank sentral untuk memonitor keluar masuknya dollar Singapura. Alasan utamanya adalah jika cadangan devisa lari dari Singapura dalam jumlah besar bisa mengakibatkan resesi ekonomi.

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan internasional dan kawasan Asia Tenggara merupakan penunjang proses pembangunan dan perjalanan liberalisasi Singapura menjadi negara maju. Kawasan Asia Tenggara menjadi tempat untuk memajukan perekonomian domestik. Dapat dikatakan kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang potensial bagi kemajuan industrial lokal Singapura. Menyadari ini pemerintah mengadakan program regionalisasi tahun 1990-an awal bagi industri-industrinya.

Kebutuhan industri ini memotivasi Singapura untuk secara aktif ikut terlibat dalam kerjasama-kerjasama multilateral regional. Begitu pula dalam kerjasama liberalisasi ekonomi global seperti General Agreement on tarif and trade ( GATT ). Sebagai negara yang mengutamakan perdagangan bebas, Singapura mempunyai kepentingan-kepentingan sektoral yang perlu dicapai dalam kerjasama global untuk liberalisasi. Kerjasama liberalisasi global ini salah satunya dapat menjamin akses pasar bagi industri Singapura ke negara-negara maju. Proses liberalisasi kebijakan-kebijakan Singapura tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan dan periodesasi pembangunannya. Sejak tahun 1959 Singapura memperoleh kemampuan politik dari pemerintah inggris untuk memerintah sendiri. Pada saat ini People Action Party (PAP) memenangkan kekuasaan politik untuk menentukan strategi apa yang harus dijalankan pada wilayah Singapura. Pada awalnya ini sudah mempunyai sejarah menjadi pelabuhan perdagangan. Kondisi sosial saat ini meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang tidak layak huni, rendahnya fasilitas kesehatan, dan tingginya tingkat pengangguran. Kegiatan ekonomi saat ini meliputi perbankan, pengapalan regional, pemuatan transportasi dan beberapa kegiatan industri pengolahan menengah. Melihat kondisi sosial yang buruk ini PAP tidak mempunyai pilihan lain selain melihat industrialisasi sebagai jalan untuk meningkatkan pekerjaan.

Singapura secara resmi bergabung dengan federasi malaysia tahun 1963. Lee Kuan Yew dari PAP melihat pilihan untuk bergabung dengan federasi Malaysia adalah sebuah pilihan agar Singapura dapat mengembangkan pasar melalui penyatuan ekonomi dan politik. Cara ini selain dapat memberikan keamanan politik dikawasan juga memberikan dukungan secara ekonomi bagi Singapura.

Pertumbuhan industri Singapura yang sifatnya subtitusi impor pada masa ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi politik internasional sebelum kemunculan pandangan neoliberalisme. Setelah Singapura melepaskan diri dari federasi malaysia pada tahun 1965, Singapura barulah mengubah strategi pembangunan yang bersifat keluar dan berorientasi ekspor.

B. Tujuan Penulisan

1. Agar Lebih memahami tentang pengertian kebijakan fiscal dan kebijakan moneter

2. Agar menambah wawasan kita tentang kebijakan ekonomi moneter dan fiscal di Negara lain khususnya Singapura

3. Dan mempermudah pembaca mengetahui apa hubungan kebijakan moneter dan kebijakan   fiscal dalam perekonomian

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal

1. Kebijakan Ekonomi Moneter

          Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

          Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

          Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

• Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy)

• Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

• Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

• Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

• Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

• Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2. Kebijakan fiskal

          Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

          Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Tujuan kebijakan fiscal
          Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi.

Alat kebijakan fiscal
          Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.

3.       Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

          Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing–masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing– masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

          Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal.

B. Kebijakan Ekonomi Moneter di Singapura

          Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepôt. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari Empat Macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak Bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia.

          Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia^. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia,Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing.

          Singapura memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa (GST) dengan nilai awal 3% pada 1 April 1994 yang menambah pendapatan pemerintah hingga S$1,6 miliar (US$1 miliar, €800 juta) dan menyeimbangkan keuangan pemerintah. Nilai GST ditingkatkan menjadi 4% pada 2003, 5% pada 2004, dan 7% pada 1 Juli 2007

Singapura Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat

          Singapura, (Analisa). Bank Sentral Singapura diperkirakan akan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat demi menjaga tekanan inflasi, sementara ekonomi mungkin mempertahankan laju pertumbuhan tahunan yang solid pada kuartal pertama. Porkas dari 12 analis menunjukkan Otoritas Moneter Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan dengan membiarkan dolar Singapura menguat secara sederhana dan bertahap.

          Para ekonom memperkirakan MAS tetap waspada atas potensi tekanan inflasi yang bersumber dari pasar tenaga kerja yang ketat, yang sebagian merupakan hasil daripada upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. “Risiko bagi perekonomian di Singapura lebih kepada inflasi dibandingkan pertumbuhan. Saya pikir itulah yang akan membuat MAS menahan kebijakan,” jelas Kepala Riset Asia untuk ING, 

Inflasi Singapura Diprediksi Akan Melambat, MAS Tidak Ubah Kebijakan Moneter

          Bank sentral Singapura menyatakan tidak merubah kebijakan moneternya di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kekhawatiran tentang tekanan inflasi.

          Keputusan ini sendiri sudah sesuai dengan perkiraan para ekonom. Otoritas Moneter Singapura mengatakan akan mempertahankan tren yang ada saat ini, dengan tidak ada perubahan kebijakan.

          Bank Sentral Singapura optimis kebijakan yang ada saat ini sudah tepat dan akan terus mewaspadai perkembangan lingkungan eksternal dan siap untuk mengekang volatilitas mata uang yang berlebihan.

          Selain itu, bank sentral juga menurunkan proyeksi inflasi untuk tahun 2014 menjadi 1,5-2,5 persen dari 2-3 persen. Hal ini mencerminkan lemahnya prospek inflasi selama sisa tahun ini .

          Tekanan upah tenaga kerja diprediksi tidak akan berubah dan perusahaan-perusahaan cenderung untuk memenuhi biaya bisnis untuk menekan harga konsumen.

          Meskipun demikian, bank sentral memperkiraan untuk inflasi inti yang tidak termasuk sektor transportasi jalan pribadi dan biaya akomodasi, tidak berubah pada posisi 2-3 persen.

          Data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan dan Industri Singapura menunjukkan bahwa ekonomi negara itu tumbuh hanya 0,1 persen pada pada tiga bulan pertama tahun 2014. Jumlah ini menurun tajam dari kenaikan 6,1 persen yang terlihat pada kuartal keempat tahun lalu.

          Meskipun ekonomi nyaris tidak meningkat pada kuartal pertama, namun pemulihan permintaan barang secara global terus menunjukkan pertumbuhan yang solid selama sisa tahun ini.

          Didorong oleh rebound tajam dalam output manufaktur biomedis dan pertumbuhan kuat dalam output bahan kimia, sektor manufaktur Singapura melonjak 8 persen pada kuartal pertama setelah berkembang 7 persen pada kuartal keempat.

          Demikian pula, pertumbuhan sektor konstruksi yang naik menjadi 6,5 persen dari 4,8 persen. Namun, pertumbuhan dalam layanan produksi industri melambat menjadi 4,7 persen karena lemahnya pertumbuhan pada sektor perdagangan, keuangan dan asuransi, serta grosir dan eceran. 

Singapur belum akan melonggarkan kebijakan moneter

          SINGAPURA. Bank sentral Singapura secara tidak terduga menahan diri dalam melonggarkan kebijakan moneternya, meskipun perekonomian Negeri Merlion tersebut terkontraksi pada kuartal lalu.

          Berdasarkan data yang dirilis Kementrian Perdagangan Singapura, hari ini (12/10), Produk Domestik Bruto Singapura turun 1,5% dalam tiga bulan pertama hingga September dibanding kuartal sebelumnya. Sementara, 16 ekonom yang disurvei Bloomberg meramal kontraksi sebesar 1,6%.

          Bank sentral yang biasa menggunakan mata uang untuk menjaga inflasi menegaskan, pihaknya akan tetap menahan apresiasi bertahap atas dollar.

          Singapura bergabung dengan negara-negara Asia lainnya dari China hingga India untuk membatasi kebijakan stimulus dengan alasan menjaga inflasi meskipun kebijakan penghematan di kawasan Eropa turut memukul perekonomian dunia, tak terkecuali Singapura.

          "Penentu kebijakan saat ini tengah berada di persimpangan, di mana tingkat inflasi mulai naik, sementara di sisi lain, ada risiko penurunan dari perekonomian eksternal," jelas Vishnu Varathan, ekonom Mizuho Corporate Bank Ltd.

          Pasca pengumuman ini, dollar Singapura menguat 0,4% menjadi S$ 1,2217 per dollar pada pukul 08.37 waktu Singapura. Sepanjang tahun ini, dollar Singapura sudah melonjak sekitar 6%. Ini menjadikan dollar Singapura sebagai salah satu mata uang dengan performa terbaik dari 11 mata uang di Asia.

Perangi Deflasi, Singapura Picu "Perang Mata Uang"

          Ipotnews – Otoritas Moneter Singapura menyatakan akan memperlambat kenaikan nilai tukar dolar Singapura terhadap mata uang lain, sekaligus membuatnya sebagai negara terbaru yang memperlonggar kebijakan moneternya dengan alasan melambatnya inflasi di seluruh dunia dan suramnya prospek pertumbuhan.

          "Laju inflasi yang melorot secara global, membuat panik bank sentral bahkan mendorong untuk bertindak melebihi prediksi pesimistik para analis," ungkap Bank of America Merrill Lynch dalam catatannya kepada klien, yang dikutip Bloomberg, (28/1).

          Lambatnya pertumbuhan China inflasi rendah di zona euro dan anjloknya harga minyak mentah menambah permasalahan global, memaksa bank sentral Kanada hingga India dan Turki untuk memangkas suku bunga tahun ini demi menggenjot perekonomiannya. Pekan lalu Bank Sentral Eropa (ECB) memperpanjang kebijakan moneter luar biasa yang ditujukan untuk mendorong belanja dan investasi.

          Langkah Singapura untuk menahan laju dolarnya - yang tak banyak diperkirakan oleh pasar dan ekonom - dilakukan dengan menurunkan nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 1,4 persen menjadi S$1.3570 terhadap dolar AS. Negeri Singa itu menggunakan sistem pengelolaan nilai tukar (managed exchange rate) - ketimbang menggunakan suku bunga - sebagai perangkat utama kebijakan moneternya. Pelemahan mata uang berarti meningkatkan biaya impor, menggenjot inflasi dan membantu ekspor menjadi lebih kompetitif.

          Dalam pernyataannya, Otoritas Moneter Singapura memaparkan bahwa alasan utama kebijakan tersebut adalah penurunan harga minyak global. Penurunan tajam harga minyak seharusnya membantu negara-negara pengimpor minyak dalam jangka panjang, dengan memangkas biaya bisnis dan konsumen. Namun dalam jangka pendek, Otoritas Moneter mengkhawatirkan bahwa harga yang lebih rendah akan menyebabkan siklus deflasi yang akan menurunkan prospek pertumbuhan, seperti apa yang terjadi di Jepang selama 15 tahun terakhir. Otoritas Moneter berpendapat, "kecil kemungkinannya" harga minyak akan melambung kembali pada tahun ini.

          Sejumlah ekonom mengekspektasikan bank sentral lain sekawasan akan juga akan memangkas suku bunganya lebih rendah lagi dalam sebulan ke depan. Ketika China memangkas suku bunga pada November lalu, Korea Selatan dua kali memangkas bunga pinjaman pada tahun lalu. Jepang juga memperpanjang program pembelian aset secara masif yang ditujukan untuk pelonggaran moneter.

          Meskipun Thailand dan Singapura mempertahankan suku bunganya dalam rapat hari ini (Rabu,28/1). Banyak ekonom memperkirakan bank sentral Malaysia juga akan memangkas suku bunga pada tahun ini. Analis lain berpendapat, Thailand juga harus melonggarkan kebijakan moneternya lantaran pelemahan ekspor dan berkurangnya permintaan domestik.

          Meningkatnya upaya menggenjot perekonomian melalui pelonggaran kebijakan meoneter memicu perlombaan devaluasi mata uang di Asia, dimana banyak negara sangat bergantung pada ekspor.

          Meskipun kebijakan pelonggaran moneter kian banyak digulirkan, Morgan Stanley berpendapat otoritas Asia perlu lebih agresif karena jika disesuaikan dengan tingkat inflasi, tingkat suku bunga yang berlaku masih tetap tinggi. Tingginya suku bunga riil mempersulit pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempersulit perusahaan dan rumah tangga untuk membayar utang yang sudah terlanjur tumbuh tinggi sejak krisis global 2008.

C. Kebijakan Ekonomi Fiskal di Singapura

Singapura Naikkan Pajak Penghasilan Tertinggi Dalam 30 Tahun

          Pemerintah Singapura telah mengumumkan kebijakan fiskal yang baru yang menaikkan tarif pajak penghasilan warga menengah keatas  dan menetapkan potongan dan batas  rebat pajak bagi semua wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu warganya yang berpenghasilan menengah kebawah.

          Selain itu kenaikan tarif pajak penghasilan ini merupakan kenaikan pertama dalam tarif pajak penghasilan tertinggi dalam 30 tahun. Dan pemerintah akan menggunakan peningkatan penerimaan pajak  ini untuk mendanai belanja sosial dan infrastruktur tambahan dalam jangka panjang.

          Tarif pajak akan dinaikkan 5 persen dari penghasilan, bagi yang mendapatkan setidaknya $ 160.000 per tahun hingga yang berpenghasilan tinggi, seperti yang disampaikan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Tharman Shanmugaratnam dalam Laporan Anggaran Pemerintah Singapura tahun 2015 yang dikutip dari straitstimes.com.

          Bagi warga yang berpenghasilan tinggi yaitu yang berpenghasilan $ 320.000 per tahun, tarif pajak penghasilan tambahan akan naik sebesar 2 persen menjadi 22 persen dari 20 persen saat ini. Kebijakan ini akan berlaku mulai dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2016, dan yang akan dibayarkan pada tahun 2017.

          Untuk warga yang  menghasilkan $ 250.000 setahun, tarif pajak efektif nya (membagi total pajak dengan total penghasilan kena pajak) akan meningkat dari 8,3 persen menjadi 8,5 persen, dengan pajak  yang harus dibayar sebesar $ 400.

          Untuk penghasilan tinggi dengan pendapatan $ 800.000 akan mendapatkan peningkatan tarif pajak dari 16,0 persen menjadi 17,4 persen, dengan pajak  yang harus dibayar sekitar $ 11.000. Dan untuk penghasilan sebesar $ 1,5 juta akan mendapat kenaikan  tarif pajak dari 17,9 persen menjadi 19,5 persen dengan pembayaran  pajak sekitar $ 25.000.

          Mengenai kebijakan rebat pajak penghasilan yang baru, semua wajib pajak  akan menikmati ketentuan yang sama untuk pembayaran rebat pajak yaitu sebesar 50 persen yang dibatasi hingga  $ 1.000 untuk  pendapatan yang diperoleh pada tahun 2014 dan akan dibayarkan pada tahun 2015. Dan sekitar 1,5 juta wajib pajak akan mendapatkan keuntungan dari rebate, yang akan diambil dari kas negara sekitar $ 717.000.000.

          Apa yang dilakukan pemerintah Singapura hampir sama dengan yang dilakukan pemerintah indonesia yang juga menaikkan tarif pajak, namun menurut APBN-P 2015 pemerintah menaikkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) tahun ini ditetapkan 13,57 persen yang naik ketimbang tahun lalu sebesar 12 persen

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

          Kebijakan moneter di Negara Singapura dilakukan berbagai cara seperti halnya di Negara lain dengan menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter

          Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.

          Kebijakan fiscal para pemerintah Singapura berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya, agar dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi penghasilan nasional.

B. Daftar Pustaka

http://vibiznews.com/tag/kebijakan-moneter/

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/29/143942/pelonggaran-kebijakan-moneter-singapura-mengejutkan/#.VOz62yz2jtQ

http://internasional.kontan.co.id/news/singapur-belum-akan-melonggarkan-kebijakan-moneter

http://www.businessweekindonesia.com/8625/ramai-ramai-kendorkan-kebijakan-moneter#.VOz67iz2jtQ

http://analisadaily.com/

http://kabar24.bisnis.com/read/20130412/18/8157/ekonomi-singapura-pdb-turun-kebijakan-moneter-dipertahannkan

http://indo.wsj.com/posts/2013/04/19/singapura-dorong-koordinasi-kebijakan-ekonomi/

http://www.gainscope.co.id/inflasi-singapura-diprediksi-akan-melambat-mas-tidak-ubah-kebijakan-moneter/

http://id.wikipedia.org/wiki/Singapura